 |
| Gubernur Jateng Ganjar Pranowo |
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membeberkan banyak contoh modus korupsi yang umum terjadi di birokrasi dan pemerintahan. Ganjar mengatakan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi garda pertama dalam penindakan dan pencegahan korupsi.
Hal itu disampaikan Ganjar di depan Aparat Penegak Hukum (APH) dan APIP, yang ikut dalam Pelatihan Bersama Penanganan Perkara Tipikor Wilayah Jateng-DIY, di Hotel Arrus, Semarang, Senin (7/8/2023). Sebanyak 180 APH dan APIP se-Jateng dan DIY, ikut dalam kegiatan bersama Komisi Pencegahan Korupsi itu.
“Harapan kita nanti semua penanganan tindak pidana korupsi itu APIP-nya dulu, bekerja dulu. Tadi saya sampaikan bahwa APIP tidak sekedar menangani, tapi ini menurut saya memang harus profesional,” kata Ganjar.
Gubernur Jateng Dua Periode itu menuturkan, ada beberapa modus korupsi yang pernah disangkutpautkan dengan dirinya. Misalnya, modus mengaku tim sukses, hingga setoran ke pimpinan. Ganjar berharap APIP dapat mencegah sebelum APH mengambil langkah.
“Tanpa harus sampai ke penegakan hukum ini APIP-nya sudah menginisiasi, dan tahap pertama yang penting bagaimana mencegah,” tegasnya.
Di sisi lain, Ganjar adalah pimpinan memegang peran kunci untuk memberikan teladan. Sehingga, potensi tindak pidana korupsi dapat ditekan. Hal itulah yang saya terapkan selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah.
“Kemudian sistemnya diperbaiki. Maka, kalau itu semua sudah dilakukan dengan baik tapi tidak dilaksanakan, inspektorat turun,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, dengan APIP aktif mengambil langkah, maka pencegahan korupsi dapat dilakukan. Ganjaran menyatakan, jika pencegahan dilaksanakan, namun tindak pidana korupsi masih dilakukan, maka wajib menggandeng APH.
“Maka kalau nanti pencegahan korupsi kita bisa berjalan, penindakannya juga tegas,” ucapnya.
Pencegahan menjadi fokus Gubernur Ganjar Pranowo dalam menindak tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Selama dua periode kepemimpinannya, Ganjar pun menggandeng KPK untuk itu.
Hal tersebut selaras dengan slogan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dan “Tuanku ya Rakyat, Gubernur Cuma Mandat” sejak awal kelahirannya pada tahun 2013. Ganjar menyatakan, sikap integritas dan tidak membohongi rakyat, penting dijaga.
“Karena sebenarnya protes masyarakat ya satu saja, kenapa layanannya buruk, dan kenapa korupsinya merajalela,” katanya.
Ganjar menyentuh ASN, pelajar, hingga masyarakat pelosok, agar sistem pencegahan antikorupsi dapat terbentuk di Jateng. Dia memulai dengan mendorong ASN di pemerintahannya, untuk melaksanakan konsep layanan mudah, murah, cepat kepada masyarakat.
Gubernur menyadari, “semrawut”-nya birokrasi dapat menjadi celah oknum tidak bertanggung jawab, untuk melancarkan aksi korupsi.
“Saya senang karena KPK dulu menemani kami, kami mendapatkan kisi-kisi bagaimana melakukan pencegahan (korupsi), dan kami meninjau satu per satu,” tandas dia.
Lewat berbagai upaya tersebut, Ganjar berhasil membawa Jateng lima tahun beruntun sejak 2018, mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kementerian PANRB.
Selain itu, Jateng juga meraih penghargaan KPK sebagai provinsi paling berintegritas pada 2019 lalu. Jateng menilai KPK paling berintegritas dengan skor 78,26, diikuti Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. (Humas Jateng)
